peraturan perjalanan dinas. 181/ PMK. peraturan perjalanan dinas

 
 181/ PMKperaturan perjalanan dinas  21

4. SchneiderPERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. Namun -sepengetahuan saya-, undang-undang belum –atau bahkan mungkin tidak akan– mengatur mengenai kebijakan uang saku bagi perusahaan. 3. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, yaitu. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Perjalanan Dinas Jabatan; dan. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 28 Tahun. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022. 10,. 2022. Tipe Dokumen. Badan. Perjalanan dinas. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan sejumlah aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang. 02/2013 tentang Uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c. PMK-113/PMK. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. UU No. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan mengenai ruang lingkup, prinsip, biaya dan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap/ pihak lain; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS. E. Judul. Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik. 12. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK-113/PMK. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK-113/PMK. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 37, BD. Perjalanan Dinas di luar wilayah Kota/Kabupaten yang melewati 5 (lima) kilometer dari batas Kota/Kabupaten tempat kedudukan. 05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER!. 9 Halaman. 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas dalam Daerah, dalam Negeri, dan Luar Negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat Disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Aparatur Sipil Negara Serta Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten. Mengingat : 1. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan, aparatur sipil negara kini sudah boleh melaksanakan perjalanan dinas. Izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk diterbitkan melalui Sekretariat Negara. 18. ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam negeri atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten. Berikut persyaratannya. Baca juga: tarif uang makan pns. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA. ABSTRAK: bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib anggaran dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, sehingga perlu. 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara, Darat, Laut dan Kereta api Pada Masa. 113/PMK. T. ABSTRAK: a. peraturan bupati (perbup) tentang pedoman perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan supir di lingkungan pemerintah kabupaten. dilaksanakan minimal 4 (empat)jam di luar jam. T. Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjangan. A. 2019/NO. 2. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2022 tentang PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI. (2)Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. Created Date: 2/18/2008 10:54:35 AMDalam peraturan ini diatur tentang perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang persetujuan dan/atau perintah perjalanan dinas, kedudukan dan jenis perjalanan dinas jabatan, biaya perjalanan dinas jabatan, prosedur pembayaran. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yang 2. Jika perjalanan dinas dalam kota dilaksanakan dengan durasi kurang dari 8 jam, maka hanya dapat diberikan biaya transportasi lokal secara at cost. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dicabut dan. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. ABSTRAK: a. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah sewaktu-waktu. 23, ll kab. 2019. sekadau: 57 hlm. 2. Pimpinan/Anggota DPRD;perubahan-perjalanan-dinas-bupati-dprd-pns-ptt. 20. a. ID : 23 HLM. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati. diatur mengenai pedoman perjalanan dinas; b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran. Pergub Kalimantan Timur No. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan Dan Pelatihan 10. OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 1527, jdih. Perjalanan Dinas; b. Pencabutan. U. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Bisnis. P/D!R/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI DTREKST PT PLN (PERSERO) Menimbang a. PMK NOMOR 164/PMK. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. 2, jdih. 24, dan No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. diberi bantuan perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS golongan IV, sedangkan non PNS yang terdiri dari anggota organisasi wanita, diberikan bantuan perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS golongan Il; Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat diberikan bantuan perjalanan. Pencairan Biaya Perjalanan Dinas Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Sebelum Perjalanan Dinas No. Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan pihak lain. Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas yang diubah, yaitu Pasal 4 ayat (3), mengenai pihak lain yang dapat melaksanakan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia kemudian meminta agar tanggal. UU No. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Perundang-undangan. ABSTRAK: Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi perlu diatur pedoman mengenai perjalanan dinas; Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tetang Perjalanan Dinas Bagi. ABSTRAK: CATATAN:Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan melalui mekanisme uang persediaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR. Pemerintah akan terus mendesain dan mengatur besaran alokasi dana yang dapat diterima oleh pejabat saat menjalankan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Ketentuan Penutup. bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretaris Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula dalam daerah. GO. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun1957 tentang PembentukanPER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang hal. :-Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat. kemnaker. 9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Lampung, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Kemudian, uang harian sebesar US$ 774 atau setara Rp 11. Beberapa peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomo 113/PMK. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2019/No. Simak aturan terbaru soal uang perjalanan dinas PNS yang baru diterbitkan oleh Menkeu Sri Mulyani. 05/2007 sebagaimana telah beberapa kali. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri disebutkan bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah melalui laut (pergi-pulang); dan Peraturan presiden (perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. Peraturan Perundang-Undangan. (2) Dokumen administrasi. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. perjalanan-pindah; b. Perjalanan Dinas yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja, efisiensi belanja negara, serta akuntabilitas di. (3) Dalam hal Kendaraan Dinas digunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik. SOP: 21/TMPA/2017 Tanggal Penetapan: 19 Juni 2017 Tanggal Revisi: - Revisi Ke - 1. UU No. (2) Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk kepentingan dinas. PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 24. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara RepublikMagetan No 4 Tahun 2014; Perda Kab. Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. 95. U. Jenis Dokumen: Peraturan Bupati: Nomor: 58: Judul: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Perjalanan dimaksud antara lain untuk kegiatan koordinasi, konsultasi, studi banding, pendidikan dan pelatihan, maupun memenuhi. (KOMPAS/WAWAN H PRABOWO) KOMPAS. Peraturan Pemerintah (PP) NO. peraturan walikota kotamobagu nomor 1 tahun 2017 tentang standar biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kota kotamobagu tahun anggaran 2017. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan. 02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008; ABSTRAK: Untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun Mengingat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai ke butuhan Pemerintahan Daerah. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. bahwa administrasi perjalanan dinas telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Perjalanan. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kepentingan negara, dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Perjalanan dinas harus berjalan sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perudangan yang berlaku di tanah air sehingga pada akhirnya nanti tidak menimbulkan kerugian baik bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas maupun bagi instansi atau perusahaan yang mengadakan program perjalanan dinas. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. beberapa hal mengenai. Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana. salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 113/pmk. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang perjalanan Dinas yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah di ubah dengam peraturan. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. U. Yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik secara perseorangan maupun secara bersama dengan. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Berikut daftar aturan perjalanan dalam negeri terbau dari pemerintah yang akan berlaku efektif mulai 21 Oktober 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian, dengan menimbang dinamika pada masa yang akan datang. U. T. dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia,. Surat edaran nomor 111/IKS/Un. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227/PMK. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. 05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK. Aturan ini menetapkan batas tertinggi atau. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2019 tanggal 24 September 2019 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. BUPATI BULELENG, Menimbang : a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 / PMK. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. Jenis Dokumen: Peraturan Gubernur Bali: Nomor:. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menetapkan standar biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Pencabutan. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019. 672) per hari untuk golongan A. 2022/No. 20. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 215) di ubah. tempat tujuan Perjalanan Dinas selanjutnya atas perintah pimpinan tanpa terlebih dahulu kembali ke tempat kedudukan semula (rumah/kantor). : Indonesia. Dokumen: final Br HK PERUBAHAN PERJALANAN DINAS 2014. (2) Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. Pendahuluan. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Uang Harian; c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga. Disebutkannya, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD. bahwa penatalaksana an perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah. Tapi, pada artikel kali ini, saya akan tambahkan sudut pandang saya sekaligus berbagi beberapa kasus yang mungkin saja juga terjadi di satuan kerja anda. Undang-undang Nomor 15. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. SE-30/PJ/2020. Walikota/Wakil Walikota; b. 269, TLN NO. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi NTB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru untuk para PNS.