Tugas dan fungsi bkn. WebTUGAS DAN FUNGSI . Tugas dan fungsi bkn

TUGAS DAN FUNGSI . Tugas dan Fungsi. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . Berita; Siaran Pers; Pengumuman; Statistik PNS; Akuntabilitas Kinerja. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas: 1. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN dengan tugas pokok melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, pengembangan dan evaluasi program pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. - - 6 Paragraf 2 Analisis Jabatan Pasal 3 (1) Analisis Jabatan harus memuat informasi Jabatan sebagai berikut. Fungsi BKN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah penerapan PUG bagi seluruh seluruh unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Regional BKN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . WebTUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. “Diharapkan setelah bimbingan ini para pegawai dapat. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 2. Fungsi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 1. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. (2) JDIH BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Kepegawaian Negara. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. PPID Badan Kepegawaian Negara bertugas: menyediakan dan mengamankan Informasi Publik; memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Badan Kepegawaian Negara dalam rangka penyebarluasan. Tugas dan Fungsi. TUGAS DAN FUNGSI . pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tersebut. TUGAS DAN FUNGSI . 1. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Penunjukan Plt BKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/ TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. WebTUGAS DAN FUNGSI . Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : Pengkajian dan penyusunan. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Analisis tugas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. PPID Badan Kepegawaian Negara bertugas: menyediakan dan mengamankan Informasi Publik; memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Badan Kepegawaian Negara dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik; menetapkan. WebTUGAS DAN FUNGSI . Namun demikian, pasca lahirnya UU ASN, sampai saat ini belum disusun Peraturan Presiden pengganti Perpres Nomor 58 Tahun 2013, hal ini perlu segera ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap penyusunan dan penataan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. dan/atau gedung untuk keperluan BKN. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi pegawai berbasis teknologi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Menyusun kebijakan terkait sistem informasi manajemen kepegawaian. Hal ini dibunyikan dengan Undang – Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 48 dan 49 tentang tugas dan fungsi BKN dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pegawai ASN. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi: penetapan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk instansi pusat; penyiapan penetapan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil kementerian/lembaga; pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat Pegawai. Pada Bab VIII, perihal kelembagaan, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan standar pengawasan dan pengendalian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian norma. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 3. koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan BKN; 3. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Tugas Pokok dan Fungsi. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan yang telah ditetapkan oleh masing- masing instansi. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. dan fungsi BKN berdasarkan norma dan standar dalam peraturan di atasnya. Jan 13, 2021 · Tugas BKN. TUGAS DAN FUNGSI . 6,487 followers • 256 posts. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, bahwa BKN berkedudukan dibawah dan bertanggung langsung kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . (1) Kepala mempunyai tugas : a. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. WebJakarta – Humas BKN, Penyelenggaran kearsipan di lingkup Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengalami perkembangan dari aspek kualitas pengelolaan, mulai dari diterbitkannya Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip dan Peraturan BKN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. KANREG XI BKN FASILITASI PENYUSUNAN ANJAB & ABK PEMKAB BOLMONG. Oleh karena itu, semua pegawai harus bisa memahami dan menggunakan e-Kinerja untuk pelaporan SKP. Unit. TUGAS DAN FUNGSI . Lembaga ini biasa disingkat BKN, Berdasarkan Peraturan Pemerintah, BKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga. WebTUGAS DAN FUNGSI . 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 6. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2020, BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaduan. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. BKN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan Fungsi. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Tugas dan Fungsi. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Selain itu, KUP juga bertugas dalam mengawasi peraturan-peraturan agar dijalankan dengan baik dan tepat. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. Fungsi BKN. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Apabila fungsi, tugas dan kewenangan BKN dilaksanakan secara optimal BKN akan memberikan andil dan kontribusi penting dalam membangun birokrasi yang handal mengelola layanan publik tanpa KKN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 9. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . Pasal 2KUP memiliki tugas pokok dalam mengurus segala hal mengenai kedudukan dan gaji dari pegawai negeri. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan konseling karier pegawai BKN. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian; c. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. TUGAS DAN FUNGSI . TUGAS DAN FUNGSI . 1. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum. TUGAS DAN FUNGSI . Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Nama jabatan dipilih berdasarkan informasi dari pimpinan unit organisasi yang bersangkutan, karena dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kinerjanya kurang optimal. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja, sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden. 1. Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN; Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN; Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama. 1. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan jabatan fungsional kepegawaian.